Kabar Baik, Insentif Guru Honorer Cair Sebelum Lebaran Ini

Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan kabar gembira. Pasalnya Pemko Medan akan segera mencairkan insentif tri wulan pertama kepada ribuan guru honorer yang terdata di Kota Medan, sebelum perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah berlangsung.

Hal itu dikatakan Bobby Nasution didampingi Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, Ketua DPRD Medan Hasyim SE kepada sejumlah wartawan usai mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD Medan, Senin (26/4). “Soal insentif guru honorer, saya sudah meminta pak wakil untuk menyelesaikannya pada rapat terakhir,” katanya.

Sementara itu Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman menambahkan, mengenai insentif guru honor dipastikan sebelum lebaran sudah diselesaikan. “Insya Allah sebelum lebaran kita selesaikan, yang Tri Wulan (TW 1), kan ada beberapa bagian, untuk TW 1 ini sebelum lebaran,” jelasnya.

“Karena nggak mungkin kita pakai data yang lama, perubahan data kan ada saja. Misalnya sudah ada yang meninggal, ada yang sudah pensiun, ada yang sudah mengundurkan diri, ada yang sudah lulus PPPK. Nah, mereka ini kan nggak berhak lagi dapat insentif, jadi kita memang gak mungkin pakai data yang lama,” jelas Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Adlan belum lama ini.

Pencairan insentif dan kesejahteraan honorer ini juga menjadi fokus Komisi IV DPRD Gresik. Komisi yang menangani kesejahteraan masyarakat tersebut segera menyelesaikan permasalahan yang bertahun-tahun belum tuntas.

“Di bidang pendidikan, kami lebih fokus pada kesejahteraan guru non ASN, khususnya guru honorer non K2. Sebab, selama ini kita berikan insentif sebesar Rp 1 juta perbulan. Tetapi ada masalah di lapangan,” tutur Wakil Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Mega Bagus Syahputro, Senin (26/4/2021).

“Guru honorer non K2 bisa mendapatkan tambahan kesejahteraan yang berasal dari APBD Gresik berupa insentif bukan honorarium,” imbuhnya. Masih menurut Mega Bagus, pada peraturan bupati (Perbup), pos anggaran untuk insentif guru honorer non K2 yang muncul berbunyi honorarium. “Kita sudah kumpulkan kepala sekolah di Kecamatan Kebomas, mereka ragu untuk bisa memaksimalkan anggaran dari APBD Gresik untuk kesejahteraan teman-teman guru honorer non K2 karena perbup berbunyi honorarium,” ujarnya.

Komisi IV, lanjut Mega Bagus, terus mengkaji adanya instruksi tak tertulis dari Dinas Pendidikan (Disdik) Gresik, mengenai kesejahteraan guru honorer non K2 yang nominalnya di atas tenaga harian lepas (THL).

Pasalnya, di lapangan masih ada guru honorer non K2 di Kecamatan Kebomas, yang mengaku mendapat honor hanya sebesar Rp 450 ribu sebulan. Padahal, guru honorer non K2 tersebut berpendidikan sarjana atau strata S1. “Komisi IV juga mendorong supaya kesejahteraan guru honorer non K2 tidak membebani APBD Gresik,” ujarnya.

Senada dengan Medan dan Gersik, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs Al Hudri MM menyatakan honor guru non PNS untuk tahun anggaran 2021 yang mengajar di SMA, SMK dan SLB bersama tenaga pendidik/Adm berjumlah 9.764 orang sudah dibayar untuk periode Januari-Maret 2021 senilai Rp 43, 915 miliar.

“Kemudian, kita juga sudah menyalurkan insentif untuk 12.587 orang guru PNS, kepala sekolah dan pengawas sekolah periode Januari-Maret 2021 senilai Rp 19, 008 miliar," kata Al Hudri kepada Serambinews.com, Minggu (25/4/2021) di Banda Aceh. Al Hudri didampingi Plt Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan Muksal mengatakan pada April ini, Disdik Aceh juga sudah menyalurkan dana sertifikasi guru yang tertunda satu bulan pada tahun 2020 lalu senilai Rp 35,149 miliar untuk 7.587 orang.

Sumber : SerambiNews.com, waspada.co.id