Kabar Gembira! Akhirnya Tenaga Administrasi Honorer bisa ikut PPPK 2022

Anggota Komisi II DPR RI Hugua menyampaikan kabar baik untuk guru honorer dan tenaga teknis administrasi terkait seleksi PPPK pada tahun 2022.

Menurut Hugua, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada guru honorer yang tidak lulus tiga kali tes PPPK 2021 untuk berkompetisi tahun depan.

Sementara untuk honorer tenaga teknis administrasi juga diberikan kesempatan ikut tes PPPK 2022.

"Pemerintah sudah melunak, ini harus diapresiasi," kata Hugua 28 September 21 dilansir dari Jpnn.

Politikus PDIP itu mengaku sempat berdiskusi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana usai rapat kerja Komisi II pekan lalu.

Dalam diskusi tersebut terungkap bahwa pemerintah akan menempuh kebijakan khusus untuk honorer K2 maupun nonkategori.

Dia mencontohkan untuk guru PPPK, jika sebelumnya pemerintah hanya memberikan kesempatan tes sebanyak tiga kali tetapi tidak lulus, maka guru honorernya dikembalikan kepada Pemda. 

Nah tahun depan masih diberikan lagi kesempatan ikut tes PPPK 2022. Mantan bupati Wakatobi dua periode itu bahkan menyebut pemerintah melalui Kemendikbudristek akan memberikan fasilitas berupa pendampingan bimbingan belajar lagi.

"Tes PPPK guru 2021 tahap satu menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan pendampingan bimbel seperti apa nanti. Harapannya agar banyak yang bisa lulus di PPPK 2022," terang Hugua.

Fasilitas lainnya adalah sertifikat pendidik (Serdik). Mengingat ada banyak guru honorer di sekolah negeri yang tidak memiliki Serdik Teknisnya, kata Hugua, akan ditentukan oleh Kemendikbudristek. Tetapi, upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah guru honorer akan dimaksimalkan.

Bagaimana dengan tenaga teknis administrasi? Menurut Hugua pemerintah juga akan memberikan formasi PPPK 2022 bagi mereka. Tetapi, lagi-lagi formasinya disesuaikan dengan usulan kebutuhan daerah.

"Jadi, di sini Pemda kuncinya," ucap Hugua. Menurut dia memang banyak honorer yang pendidikannya belum D3 atau S1. Tetapi, jika Pemda mengusulkan dengan alasan masih butuh tenaga teknis administrasi lulusan SMA, misalnya, maka bisa segera alokasikan di APBD. Hugua optimistis menPAN-RB akan menyetujui bila melihat anggaran gaji PPPK aman. Pemda juga tidak bisa 100 persen membebankan anggaran gaji PPPK kepada negara.

"Memang gaji PPPK ditanggung DAU melalui transfer daerah, tetapi Pemda juga harus mengalokasikannya di APBD. Kalau enggak ada itu, bagaimana menPAN-RB memberikan formasi PPPK tenaga teknis administrasi," pungkas Hugua. (Sumber : JPNN.com)